Perdebatan KUHP Baru dan Kebebasan Ekspresi dalam Seni di Indonesia

En bref

• KUHP Baru memicu Perdebatan karena sejumlah pasal dinilai “elastis” dan berpotensi menimbulkan chilling effect pada warga, jurnalis, dan pelaku Seni.
• Ruang Kebebasan Ekspresi di Indonesia kerap diuji ketika karya seni menyentuh isu politik, agama, atau kritik kekuasaan, apalagi dalam ekosistem digital.
• Meski ada jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan risiko Sensor dan pembungkaman sering lahir dari tafsir pasal dan tekanan non-hukum.
• Perdebatan paling tajam muncul pada pasal mengenai penghinaan, unjuk rasa, serta penyebaran berita bohong, yang dampaknya bisa merembet pada kurasi pameran, pembatalan pertunjukan, dan self-censorship.
• Solusi yang banyak didorong: pedoman penegakan, literasi hukum bagi komunitas kreatif, mekanisme pengaduan yang transparan, dan Regulasi Seni yang melindungi kebebasan tanpa menutup ruang akuntabilitas.

Di berbagai kota—dari ruang pamer independen, studio mural di gang sempit, sampai panggung teater kampus—percakapan tentang Kebebasan Berekspresi terasa makin relevan sejak KUHP Baru disahkan. Bagi seniman, hukum bukan sekadar teks; ia menjelma menjadi atmosfer: apakah sebuah satir tentang pejabat akan dianggap kritik yang sah, atau dipersepsikan sebagai penghinaan? Apakah karya instalasi yang memotret kekerasan negara akan dinilai sebagai refleksi sosial, atau “memprovokasi”? Di sisi lain, pemerintah dan sebagian kalangan hukum melihat pembaruan KUHP sebagai upaya menata ulang sistem pidana yang lebih sesuai dengan realitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Ketegangan ini melahirkan Perdebatan panjang—bukan hanya soal pasal, melainkan soal rasa aman publik untuk berbicara, berkarya, dan berbeda pendapat.

Artikel ini menelusuri bagaimana KUHP Baru beririsan dengan dunia Seni Kontemporer di Indonesia: dari pasal-pasal yang dianggap rawan multitafsir, hingga praktik Sensor yang sering muncul bukan lewat surat resmi, melainkan tekanan sosial, pembatalan sepihak, atau pelaporan massal. Kita akan mengikuti benang merah melalui kisah fiktif “Ayu”, kurator pameran yang harus menimbang risiko hukum dan etika ketika menampilkan karya politis, serta “Raka”, musisi yang liriknya viral dan diperdebatkan di media sosial. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu pameran atau satu lagu, melainkan kualitas demokrasi kultural: seberapa jauh negara dan warga sama-sama sanggup hidup dengan kritik, satire, dan ekspresi yang tidak selalu nyaman.

Perdebatan KUHP Baru: Mengapa Pasal “Elastis” Mengusik Kebebasan Ekspresi Seni di Indonesia

Perdebatan mengenai KUHP Baru menguat karena sejumlah rumusan pasal dinilai membuka ruang tafsir yang lebar. Dalam praktik penegakan hukum, rumusan yang “terlalu lentur” dapat menggeser fokus dari tindakan yang jelas merugikan menjadi penilaian atas niat, rasa tersinggung, atau reputasi pihak tertentu. Bagi ekosistem Seni, kelenturan itu bukan sekadar isu teoritis; ia bisa mengubah cara seniman menyusun naskah, memilih metafora, bahkan menentukan apakah sebuah pameran layak dipublikasikan.

Ayu, kurator fiktif di sebuah ruang seni independen di Malang, menggambarkan dilema yang makin sering terjadi. Ia sedang menyiapkan pameran tentang “ingatan publik” yang memuat lukisan satir, potongan arsip berita, dan monolog teatrikal. Sebelum memasang poster, ia bertanya pada tim: “Apakah kita siap jika karya ini dilaporkan sebagai penghinaan?” Pertanyaan ini memperlihatkan pergeseran psikologis: dari fokus pada kualitas artistik menuju kalkulasi risiko. Di titik inilah chilling effect bekerja—ancaman sanksi tidak harus terjadi berulang-ulang; cukup ada ketidakpastian, orang akan membatasi diri.

Dalam diskusi publik sepanjang 2025 hingga awal 2026, beberapa kalangan advokat dan masyarakat sipil menyoroti pasal-pasal tertentu sebagai titik rawan. Salah satu yang kerap diperdebatkan adalah ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meski sering dipaparkan sebagai delik aduan dengan pelapor terbatas, kekhawatiran tetap muncul: proses pemeriksaan, pemanggilan, atau pelaporan saja sudah bisa menjadi tekanan, terutama bagi pekerja kreatif yang hidup dari reputasi dan jaringan kerja.

Di sisi lain, pasal terkait unjuk rasa tanpa pemberitahuan dinilai bisa berdampak pada seni aksi (performance art) yang memanfaatkan ruang publik. Pertunjukan jalanan, pembacaan puisi di depan gedung pemerintah, atau pawai instalasi sering berada di wilayah abu-abu: apakah ia demonstrasi, kegiatan budaya, atau keduanya? Ketika definisi dan prosedur tidak dipahami secara merata oleh aparat maupun warga, potensi gesekan meningkat. Seniman yang bekerja di ruang publik pun berhadapan dengan risiko pembubaran acara, bukan karena kontennya, melainkan karena administrasi yang dipersoalkan.

Pasal mengenai penyebaran berita bohong juga menjadi bahasan hangat karena seni hari ini sering bersinggungan dengan “gaya dokumenter”: video art memotong cuplikan berita, musik mengambil sampel pidato, komik digital mengolah rumor menjadi satire. Jika audiens tidak memahami konteks artistik, karya dapat dituduh menyebarkan hoaks, padahal ia sedang mengkritik cara informasi diproduksi. Raka, musisi fiktif, pernah menulis lirik yang memparodikan narasi resmi. Lirik itu viral, dipotong-potong di media sosial, lalu dibaca sebagai pernyataan faktual. Pertanyaannya: apakah sistem hukum dan literasi publik siap membedakan seni sebagai interpretasi dari klaim faktual?

Perdebatan ini bukan semata “pro-seni versus pro-hukum”. Banyak seniman juga menolak kebebasan tanpa tanggung jawab, misalnya ketika karya memicu doxing atau fitnah terhadap individu. Namun mereka meminta kepastian: batas yang jelas, prosedur yang akuntabel, dan penegakan yang tidak tebang pilih. Saat rumusan pasal membuka banyak pintu, yang paling rentan biasanya bukan pihak yang punya kuasa, melainkan pekerja kreatif independen yang tidak memiliki dukungan hukum memadai. Insight pentingnya: ketidakpastian hukum sering kali sama menakutkannya dengan hukuman itu sendiri.

Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia: Garis Batas antara Kritik, Satire, dan Serangan Personal dalam Seni

Kebebasan Ekspresi dan Kebebasan Berekspresi diakui luas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, jaminan konstitusional memberi landasan bahwa warga berhak menyampaikan pendapat, berkumpul, dan mengekspresikan diri. Dalam ranah Seni, jaminan ini penting karena seni kerap bekerja dengan cara yang tidak langsung: simbol, metafora, hiperbola, bahkan absurditas. Justru ketidak-lugasannya membuat seni efektif untuk menyentuh isu sensitif tanpa menjadi pamflet.

Masalahnya, batas antara kritik dan serangan personal sering diperdebatkan, terutama ketika karya menyasar figur publik. Satire politik, misalnya, secara tradisi memang “mengganggu” penguasa: ia menguji apakah pejabat bersedia ditertawakan. Dalam demokrasi yang sehat, satire dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun dalam iklim sosial yang mudah tersulut dan ekosistem digital yang gemar menghakimi cepat, karya satir sering dibaca sebagai penghinaan literal.

Ayu pernah memamerkan karya kolase yang memadukan potret pejabat dengan simbol-simbol konsumsi. Sebagian pengunjung menilai itu kritik kelas dan kebijakan publik. Sebagian lain menuduhnya melecehkan martabat individu. Di titik ini, diskusi HAM membantu: figur publik memiliki ruang privasi yang lebih sempit dibanding warga biasa, karena jabatan mengundang pengawasan. Tetapi pengawasan bukan berarti boleh menuduh tanpa dasar atau menyebar fitnah. Kuncinya ada pada niat artistik, konteks presentasi, dan apakah karya mengarahkan audiens pada gagasan kebijakan atau sekadar menyerang identitas personal.

Ketika konteks dipotong: risiko salah tafsir di era platform

Transformasi terbesar bagi seni bukan hanya lahirnya medium baru, melainkan cara karya beredar. Instalasi yang dirancang untuk dibaca dengan narasi kuratorial bisa berubah makna ketika diunggah menjadi klip 15 detik. Teks pendamping hilang, ironi tidak terbaca, audiens baru datang dengan prasangka. Dalam kondisi demikian, pelaporan hukum sering mengikuti “potongan paling provokatif”, bukan keseluruhan karya. Ini memicu pertanyaan retoris yang relevan: bagaimana hukum menilai sebuah karya—sebagai entitas utuh, atau sebagai fragmen yang viral?

Karena itu, banyak ruang seni mulai membangun praktik mitigasi: menyediakan penjelasan kuratorial yang jelas, mencatat proses kreatif, menyimpan bukti riset, dan menyiapkan protokol respons krisis. Langkah ini bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan karya tidak mudah dipelintir menjadi tuduhan menyebarkan kebencian atau berita palsu. Dalam konteks pasal hoaks, dokumentasi riset bisa membantu menunjukkan bahwa sebuah karya adalah komentar sosial, bukan klaim faktual yang menipu.

Akuntabilitas tanpa mematikan kreativitas

Perlindungan Kebebasan Ekspresi tidak berarti semua ekspresi kebal kritik. Komunitas seni sendiri memiliki mekanisme etik: kritik kuratorial, diskusi publik, dan boikot yang berbasis argumen. Bedanya dengan kriminalisasi adalah proporsionalitas. Jika ada karya yang dianggap merugikan, respons pertama idealnya adalah dialog, klarifikasi, dan ruang sanggahan—bukan langsung pidana. Di sini, semangat Regulasi Seni yang baik bukan membuat daftar larangan panjang, melainkan menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang adil.

Yang sering dilupakan: seniman juga warga biasa yang rentan. Sekalipun akhirnya tidak dipidana, proses pelaporan dapat memakan biaya, waktu, dan kesehatan mental. Maka, membicarakan HAM dalam seni bukan retorika akademik; ia menyangkut keseharian orang yang berkarya. Insight akhirnya: hak berekspresi kuat ketika negara melindungi proses dialog, bukan ketika ketakutan menjadi kurator utama.

Perdebatan ini makin jelas jika kita melihat bagaimana Sensor bekerja—tidak selalu lewat aturan tertulis, melainkan lewat praktik sosial dan administrasi yang membatasi ruang gerak.

Sensor dan Pembungkaman dalam Seni Kontemporer: Pola, Aktor, dan Dampak Nyata di Lapangan

Sensor dalam Seni Kontemporer jarang datang dengan satu wajah. Kadang ia hadir sebagai surat pembatalan izin, kadang sebagai telepon “imbauan”, kadang sebagai tekanan massa yang membuat pemilik venue mundur. Di banyak kasus, yang terjadi bukan pelarangan formal, melainkan rangkaian tindakan kecil yang membuat sebuah acara mustahil berlangsung: spanduk dicopot, listrik “mendadak” padam, sponsor menarik diri, atau aparat meminta perubahan konten tanpa keputusan tertulis. Pola ini menciptakan kabut akuntabilitas: siapa yang sebenarnya menyensor?

Raka pernah mengalami pembatalan pertunjukan di sebuah kota setelah poster konsernya diprotes karena dianggap “terlalu politis”. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut pasal tertentu. Namun panitia mengaku khawatir ada pelaporan, apalagi setelah warganet mengunggah tangkapan layar lirik lama. Ini contoh bagaimana KUHP Baru—meski belum dipakai dalam kasus itu—dapat menjadi latar psikologis: penyelenggara memilih aman, artis kehilangan panggung, publik kehilangan kesempatan berdialog lewat seni.

Pola “chilling effect” yang terasa di level produksi

Dampak paling sunyi justru terjadi sebelum karya lahir. Seniman mulai menghindari tema tertentu, mengganti kata-kata, atau memindahkan lokasi pameran ke ruang privat. Film dokumenter menunda rilis, komikus mengubah karakter, kurator menolak karya yang “berpotensi ribut”. Dalam ekonomi kreatif, keputusan ini berbiaya: produksi tertunda, kolaborasi batal, reputasi ruang seni dianggap “bermasalah” sehingga sulit mendapat dukungan. Ketika ketakutan mengatur, ekosistem kreatif kehilangan keberanian bereksperimen.

Peran aktor non-negara dan “sensor sosial”

Pembungkaman tidak selalu dilakukan negara. Kelompok sosial, organisasi massa, bahkan buzzer bisa berperan sebagai penggerak tekanan. Mekanisme yang sering dipakai adalah pelaporan berantai dan framing moral: karya disalahartikan sebagai penistaan, pornografi, atau penghinaan. Pada titik ini, seniman berhadapan dengan dua arena sekaligus: arena hukum dan arena opini publik. Sekalipun tidak ada proses pidana, reputasi bisa runtuh dalam hitungan jam.

Di tengah situasi itu, beberapa lembaga kesenian dan komunitas budaya mendorong penghentian praktik sensor dan meminta negara menjamin ruang berkesenian. Mereka menekankan bahwa kemajuan budaya menuntut ruang kritis, termasuk karya yang tidak nyaman. Seruan semacam ini penting karena memberi dukungan moral dan politik bagi pekerja seni, sekaligus menegaskan bahwa kebudayaan bukan aksesori, melainkan bagian dari kesehatan demokrasi.

Contoh langkah praktis melawan pembungkaman tanpa memprovokasi konflik

Komunitas seni di beberapa kota mengembangkan strategi yang tidak melulu konfrontatif. Mereka membuat forum diskusi setelah pementasan, mengundang akademisi hukum, dan menyediakan ruang tanya jawab dengan warga sekitar. Sebagian ruang seni menyiapkan “paket konteks” berisi sinopsis, maksud artistik, dan batasan usia penonton. Strategi ini tidak menjamin bebas dari kontroversi, tetapi memperkecil peluang karya dipelintir.

Pelajaran penting dari pola Sensor adalah ini: pembungkaman sering bekerja melalui ketidakjelasan dan rasa takut. Ketika prosedur transparan dan ruang dialog diperluas, seni lebih mungkin bertahan sebagai medium kritik sosial yang beradab. Insight penutupnya: sensor paling efektif adalah yang membuat orang menyensor dirinya sendiri.

Jika sensor adalah gejala di lapangan, maka pembahasan berikutnya masuk ke jantungnya: pasal-pasal yang paling sering diperdebatkan dan bagaimana ia dapat memengaruhi praktik Regulasi Seni serta kebiasaan berkarya.

Pasal-Pasal yang Diperdebatkan dan Implikasinya bagi Regulasi Seni: Dari Penghinaan, Unjuk Rasa, hingga Hoaks

Ketika advokat dan pemerhati hukum menyebut ada pasal-pasal KUHP Baru yang rawan menimbulkan Perdebatan, yang dimaksud biasanya bukan hanya isi larangan, tetapi juga cara pasal itu bisa diterapkan pada konteks yang tidak lazim—termasuk dunia Seni. Tiga kelompok isu sering muncul dalam diskusi publik: penghinaan terhadap simbol kekuasaan, aturan terkait aksi di ruang publik, dan ketentuan tentang penyebaran informasi bohong. Ketiganya memiliki irisan langsung dengan produksi artistik modern yang sering mengandalkan satire, performance, serta distribusi digital.

Pertama, isu penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden sering dibaca sebagai ujian toleransi negara terhadap kritik. Dalam seni, kritik jarang datang dalam bentuk esai akademik; ia datang sebagai karikatur, parodi, atau pementasan. Inilah mengapa rumusan yang menilai “serangan terhadap kehormatan” menjadi sensitif. Ukuran kehormatan bisa berbeda antar-orang, dan seni sengaja memainkan ambiguitas. Jika aparat menggunakan standar rasa tersinggung semata, maka kritik artistik bisa terjerat. Sebaliknya, jika ada pedoman yang menekankan konteks—misalnya membedakan kritik kebijakan dari serangan personal—maka perlindungan Kebebasan Ekspresi menjadi lebih nyata.

Kedua, pengaturan unjuk rasa tanpa pemberitahuan dapat berdampak pada seni aksi. Banyak performance art sengaja hadir tiba-tiba untuk menciptakan “kejutan makna”. Contohnya, sekelompok penari membuat koreografi singkat di depan kantor layanan publik untuk menyoroti birokrasi. Apakah itu demonstrasi yang wajib diberitahukan? Atau pertunjukan budaya yang cukup dikelola dengan izin acara? Tanpa definisi operasional yang dipahami bersama, kegiatan seni bisa diproses sebagai pelanggaran ketertiban. Di sini, Regulasi Seni yang sensitif konteks diperlukan agar ruang publik tidak menjadi zona steril yang hanya boleh diisi kegiatan “aman”.

Ketiga, pasal terkait hoaks menjadi rumit karena seni sering menggunakan teknik “dokufiksi”: memadukan fakta, rumor, dan rekaan untuk mengkritik cara masyarakat percaya pada informasi. Jika karya diberi konteks yang jelas—misalnya label “fiksi” atau penjelasan artistik—maka publik dapat memahami bahwa yang terjadi adalah refleksi sosial. Namun jika karya menyamar sebagai berita faktual tanpa penanda, potensi masalah meningkat. Dalam iklim polarisasi, sebuah karya bisa dituduh menipu, padahal ia ingin memancing literasi kritis.

Tabel: Peta risiko penerapan pasal pada praktik seni dan langkah mitigasi

Daftar langkah yang bisa ditempuh komunitas seni untuk memperkuat Kebebasan Berekspresi

• Membentuk pos bantuan hukum berbasis komunitas untuk pekerja seni, termasuk template respons saat ada somasi atau pelaporan.
• Menyusun pedoman kuratorial yang menekankan konteks, sumber referensi, dan batasan interpretasi tanpa membatasi kreativitas.
• Melatih panitia acara soal manajemen risiko: perizinan venue, komunikasi dengan warga sekitar, dan protokol keamanan penonton.
• Memperluas forum diskusi pasca-pertunjukan agar kritik publik disalurkan lewat dialog, bukan intimidasi.
• Berjejaring dengan kampus, media, dan lembaga kebudayaan untuk membuat “ekosistem penyangga” ketika terjadi tekanan atau Sensor.

Pada akhirnya, perdebatan pasal bukan sekadar daftar larangan. Ia adalah soal bagaimana negara menyeimbangkan martabat individu, ketertiban umum, dan hak warga untuk menguji kekuasaan lewat karya. Ketika pedoman penegakan jelas dan literasi hukum meningkat, ruang seni tidak perlu hidup dalam spekulasi. Insight akhir bagian ini: ketegasan prosedur lebih melindungi publik daripada keluwesan pasal yang tanpa batas.

Strategi Menjaga Ekosistem Seni Indonesia di Tengah KUHP Baru: Praktik Baik, Literasi Hukum, dan Ruang Dialog

Menguatnya Perdebatan tentang KUHP Baru mendorong komunitas kreatif untuk mencari cara bertahan tanpa mengorbankan nyali berkarya. Ini bukan soal “menjinakkan” seni agar selalu aman, melainkan soal membangun ekosistem yang tangguh: paham hak, paham risiko, dan mampu merespons konflik dengan kepala dingin. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, strategi terbaik biasanya tidak ekstrem—bukan pembiaran total, bukan juga pembatasan total—melainkan tata kelola yang adil.

Di beberapa kota, ruang seni mulai mengadakan klinik literasi hukum berkala. Materinya praktis: bagaimana membaca undangan klarifikasi, kapan perlu pendampingan, bagaimana menyusun pernyataan publik, dan cara menyimpan bukti proses kreatif. Ayu, misalnya, kini selalu meminta seniman menyertakan catatan proses: riset, referensi, dan maksud artistik. Catatan itu bukan “tameng absolut”, tetapi bisa membantu memperlihatkan bahwa karya adalah ekspresi kreatif yang bertanggung jawab, bukan serangan personal atau manipulasi informasi.

Regulasi Seni yang melindungi tanpa membuat seni tumpul

Regulasi Seni yang sehat seharusnya mendorong transparansi dan keselamatan, bukan menjadi alat penyeragaman selera. Contoh yang masuk akal: standar keamanan panggung, aksesibilitas untuk penonton difabel, klasifikasi usia untuk karya dengan konten tertentu, serta mekanisme mediasi ketika terjadi keberatan publik. Hal-hal ini tidak mematikan Kebebasan Ekspresi; justru membantu seni hadir lebih inklusif dan mengurangi konflik yang tidak perlu.

Yang sering menjadi masalah adalah regulasi yang memasuki wilayah tafsir moral tanpa proses dialog, atau penilaian yang berubah-ubah antar-wilayah. Karena itu, banyak pihak mendorong pedoman yang dapat dipakai lintas daerah: bahasa yang jelas, prosedur keberatan yang tertulis, dan kanal komunikasi resmi antara penyelenggara acara, warga, dan aparat. Ketika semua pihak punya “peta jalan” yang sama, potensi gesekan menurun.

Studi kasus fiktif: pameran yang nyaris dibatalkan, tetapi selamat lewat dialog

Dalam kisah Ayu, pameran “Ingatan Publik” sempat diprotes karena satu karya dianggap menghina lembaga negara. Alih-alih menutup pameran, Ayu mengundang perwakilan warga, akademisi, dan jurnalis lokal untuk diskusi terbuka. Seniman menjelaskan simbol yang dipakai, sementara warga menyampaikan keberatan mereka. Hasilnya tidak semua orang setuju, tetapi ketegangan mereda. Pameran tetap berlangsung dengan tambahan panel penjelasan dan sesi tur kuratorial. Cara ini memperlihatkan bahwa konflik tidak selalu harus berujung pada Sensor; sering kali ia bisa diolah menjadi pendidikan publik.

Peran media dan platform digital

Media berperan besar dalam membentuk persepsi terhadap karya yang kontroversial. Judul clickbait dapat membuat karya tampak lebih “menghina” daripada kenyataannya. Sebaliknya, liputan yang menjelaskan konteks membantu publik menilai secara adil. Platform digital pun dapat menjadi arena edukasi: potongan karya yang viral sebaiknya diimbangi dengan unggahan konteks, tautan pernyataan kuratorial, dan rekaman diskusi. Ini bukan PR semata, melainkan bagian dari menjaga Kebebasan Berekspresi agar tidak dikalahkan oleh misinformasi.

Di tengah perubahan hukum dan budaya digital yang cepat, ekosistem seni yang bertahan adalah yang mampu menggabungkan keberanian artistik dengan kecakapan institusional. Insight penutupnya: seni yang merdeka membutuhkan komunitas yang terorganisir, bukan hanya individu yang nekat.